HUMAS REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI KANWIL SULUT

KAKANWIL KEMENKUMHAM SULUT HARIS SUKAMTO SEMATKAN TANDA PANGKAT 46 ORANG PEGAWAI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO

Tomohon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado Kanwil Kemenkumham Sulut, Rabu (29/06) Melaksanakan Penyematan Tanda Pangkat Pegawai Lapas Perempuan Manado. Setelah berbagai rangkaian penyematan tanda pangkat atas kenaikan pangkat Pegawai Angkatan 2017 dan Pegawai yang kenaikan pangkat regularnya periode April telah dilakukan di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. Kali ini giliran Lapas Perempuan Kelas IIB Manado…

Yasonna Laoly Ingatkan Kakanwil Kumham Tingkatkan Koordinasi dengan Kepolisian

Yasonna Laoly Ingatkan Kakanwil Kumham Tingkatkan Koordinasi dengan Kepolisian Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Yasonna saat memberikan pengarahan secara online terhadap seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala…

Konferensi Pers Implementasi PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020 di Lingkungan KANWIL KEMENKUMHAM Sulawesi Utara

Manado, 03/04 – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KEMENKUMHAM Sulawesi Utara, Lumaksono didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edy Hardoyo dan Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir menggelar Konferensi Pers terkait Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran…

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia aparatur.

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Lebih Lanjut

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Lebih Lanjut

Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Lebih Lanjut

Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Lebih Lanjut

Penataan Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Lebih Lanjut

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Lebih Lanjut

Kabar Satker