Yasonna Laoly Ingatkan Kakanwil Kumham Tingkatkan Koordinasi dengan Kepolisian

Yasonna Laoly Ingatkan Kakanwil Kumham Tingkatkan Koordinasi dengan Kepolisian

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Yasonna saat memberikan pengarahan secara online terhadap seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (20/4/2020).

“Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya,” kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan.

“Koordinasi juga harus dilakukan dengan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah). Selain itu, lengkapi juga administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik dan juga database pasca-asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Selain koordinasi, Yasonna juga meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi.

Menurutnya, upaya ini berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

“Narapidana asimilasi yang melakukan pengulangan tindak pidana didominasi kasus pencurian, termasuk curanmor. Ke depan, semua warga binaan kasus pencurian yang akan mendapat program asimilasi harus dipantau lagi rekam jejaknya. Apabila ada yang tidak benar, jangan diberikan asimilasi karena dapat merusak muruah dari program ini,” ujar Laoly.

Untuk warga binaan yang sudah dibebaskan, jangan sampai ada di antara mereka yang tidak termonitor dengan baik. Cek langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi. Saya minta seluruh Kakanwil memantau program ini 24 jam setiap harinya,” kata Yasonna.

Adapun pengarahan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi Covid-19. Keluhan ini muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan lewat kebijakan tersebut.

Hingga 20 April 2020 pukul 07.00 WIB, jumlah warga binaan yang dibebaskan lewat program asimilasi mencapai 38.822 orang.

Disebut oleh Yasonna, kendati angka pengulangan tindak pidana itu sebenarnya rendah, berbagai evaluasi tetap harus dilakukan untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat.

“Hal ini sangat penting kita lakukan. Dari 38 ribu lebih warga binaan yang dibebaskan lewat program ini, asumsikan saja 50 orang yang kembali melakukan tindak pidana. Angka pengulangan ini sebenarnya masih sangat rendah, bahkan jauh di bawah rate residivisme sebelum Covid-19 ini,” ujar Yasonna.

“Tapi, kita tidak boleh beralasan demikian. Terlebih saat ini publik disuguhi informasi yang mengerikan, termasuk yang sebenarnya merupakan hoax, terkait warga binaan asimilasi di sejumlah daerah. Karenanya, bila ada berita di media terkait pengulangan tindak pidana, saya minta setiap kanwil bertindak aktif memastikan kebenarannya di kepolisian. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak jadi ketakutan akibat berita miring yang tidak benar,” katanya.

Dalam sesi pengarahan itu, Yasonna kembali mengingatkan agar kebijakan asimilasi ini bersih dari pungli.

“Hukuman berat menanti bila ada pegawai melakukan pungli terhadap narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi. Saya sampaikan, jangan ada yang mencoba bermain,” kata Yasonna.

“Di luar itu, saya ucapkan terima kasih untuk kerja keras setiap pegawai di bawah naungan Kemenkumham menghadapi masa-masa kedepan. Jangan lupa untuk tetap waspada menjaga kesehatan, jangan bermain-main dengan kondisi Covid-19 ini, serta jangan lupa melaporkan setiap kegiatan atau perkembangan yang ada,” ujarnya.

    Read More

    Lapas Kelas IIB Tahuna Perang Melawan Narkoba

    Tahuna – Senin (09/03/2020) Pukul 8.30 WITA, dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi pengamanan pada Lapas, maka Lapas Kelas IIB Tahuna bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kepaulauan Sangihe, mengadakan tes urine bagi pegawai dan warga binaan.


    Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah progresif dan serius upaya pemberantasan narkoba serta sebagai wujud keseriusan Lapas Kelas IIB Tahuna perang melawan narkoba.


    Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine bagi seluruh pegawai dan warga binaan dikoordinir oleh BNNK Kepulauan Sangihe dan Subsi Perawatan Lapas Kelas IIB Tahuna.


    Diharapkan melalui kegiatan ini Lapas Kelas IIB Tahuna dapat terhindar dan terbebas dari pengaruh Narkoba.

    Read More

    Penyerahan 11 Deteni WN. Filipina dari Kanim Kelas II TPI Bitung ke Rudenim Manado

    Manado, 17 September 2019 – Kepala Sub Seksi Registrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Manado, Bapak Paul P. M. Wowiling menerima 11 Orang Deteni Warga Negara Filipina. Disaksikan oleh Bapak Agrein W. Tahulending (Kasubsie. Keamanan pada Rumah Detensi Imigrasi Manado) dan Bapak Valentinus R. Kaunang (Analis Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Bitung), Bapak Faisal selaku Kasubsie. Penindakan Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Bitung menyerahkan ke sebelas Deteni tersebut.

    Sebelas Deteni tersebut didetensi pada Rumah Detensi Imigrasi Manado karena melanggar Pasal 113 dan 119 ayat (1) Jo. Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang kemudian didetensi sesuai SOP yang berlaku.

    Read More

    Kunjungan Tim Penilai Pelayanan Publik Berbasis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu

    Jumat (13/09/2019) Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara selaku tim Penilai Pelayanan Publik Berbasis HAM mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu guna melakukan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.

    Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Kepala Divisi Administrasi Bapak Murdjito Sasto bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Edy Hardoyo, Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat Bapak Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Bapak Montano Frangky Rengkung, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Reba Paputungan, Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan Bapak Denny Porajouw, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga Mirfad Ibu Rosana Basalamah, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Bapak Kumeter Junius Karundeng.

    Diterima dan didampingi langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu Bapak Joni Rumagit beserta staf, Tim Penilai Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan monitoring secara mendalam terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu.

    Dalam kunjungan tersebut Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara meninjau ruang-ruang publik berbasis HAM diantarannya ruang bermain anak, jalur khusus difabel, ruang ibu menyusui dan toilet khusus difabel serta kursi roda untuk pemohon penyandang disabilitas, ruang medis, jalur petunjuk arah pemohon penyandang disabilitas ke fasilitas umum dan khusus, pemasangan pengumumuman bebas parkir dan fasilitas umum dalam rangka pelayanan keimigrasian dan pelayanan publik berbasis HAM.

    Read More

    20 Pegawai Lapas Tahuna Mengikuti Diklat E-Learning Reformasi Birokrasi Angkatan LV Tahun 2019

    Tahuna – (27/08/2019), sebanyak 20 orang pegawai angkatan 2017 Lapas Kelas IIB Tahuna mengikuti diklat dengan metode e-Learning Reformasi Birokrasi Angkatan LV Tahun 2019. Kegiatan diklat e-Learning ini dimulai sejak kemarin dengan mendownload materi mata diklat Hakikat Reformasi Birokrasi yang telah tersedia (26/08). Kegiatan diklat hari ke dua ini dibuka dengan diskusi mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh fasilitator mata diklat Dra. Surtina M.A.P.

    Diklat hari ke dua yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini diakhiri dengan ujian yang diberikan oleh fasilitator selama 60 menit dimuali dari pukul 11.00 sampai 14.00 WIB. Diklat pada hari ini membawakan hasil yang menakjubkan dimana 2 orang pegawai yakni Megawati Makahenggeng dan Rizky Turru mendapatkan nilai ujian sempurna 100.

    Melalui materi Reformasi Birokrasi ini diharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik bagi pelayanan publik di Lapas Kelas IIB Tahuna, juga untuk merubah Pola Pikir dan pola budaya dari pegawai agar bisa bekerja sebaik mungkin dan menghindari tindak KKN dalam menjalankan pemerintahan.

    Read More

    Upacara Pemberian Remisi Umum Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Lapas Kelas IIB Tahuna

    TAHUNA – Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 Sabtu, 17 Agustus 2019 dilaksanakan Upacara Pemberian Remisi Umum kepada Warga Binaan Lapas Kelas IIB Tahuna oleh Bupati Kepulauan Sangihe Bapak Yabes Ezar Gaghana, SE. ME. Turut hadir pada Upacara tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kajari Tahuna, Kanim Tahuna, Dandim Tahuna, Kapolres Tahuna, Kapolsek Tahuna, Kepala BNN Tahuna, Camat Tahuna dan Lurah Soataloara I.

    Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan Bupati Kepulauan Sangihe selaku Inspektur Upacara menyampaikan “Selain itu saya atas nama Pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 130.383 orang Narapidana dan Anak. Remisi ini diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan diantaranya adalah dengan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Menteri juga menyampaikan “Pada akhirnya, semangat untuk terus mempertahankan Kemerdekaan Negara tercinta Indonesia, harus tetap ada di setiap langkah perjuangan kita saat ini dan yang akan datang. Kita harus percaya akan kekuatan kita untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, karena sejatinya perjuangan belum usai. Sebagaimana Presiden Soekarno pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”.

    Narapidana yang mendapat Remisi Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna berjumlah 98 orang dan 2 orang Narapidana langsung bebas setelah mendapatkan Remisi Umum. Selanjutnya Upacara ini ditutup dengan penampilan Masamper dan Hasil Karya Seni dari Warga Binaan.

    Read More

    Partisipasi Lapas Kelas IIB Tahuna Mengikuti Tarian Kolosal “Indonesia Bekerja Indonesia Jaya” Yang Diadakan Serentak Untuk Memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) di Seluruh Indonesia

    Tahuna – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indoneisa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Tari Kolosal Indonesia Bekerja yang diikuti oleh seluruh Petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan atas gagasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, khususnya dalam hal pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Kegiatan Tari Kolosal Indonesia Bekerja merupakan salah satu bentuk ekpsresi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan, bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan tetap belajar, bekerja, dan berkarya di bawah bimbingan petugas Pemasyarakatan. Kegiatan ini dibuat secara kolosal yang dilaksanakan secara serentak oleh petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Kegiatan ini diharapkan dapat memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia sekaligus mencetak rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). “Kita diminta untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadikan Indonesia Jaya, menjadikan Indonesia Maju, menjadikan kita semua sebagai SDM unggul sebagaimana pesan Bapak Presiden kita SDM Unggul Indonesia Maju” Sambutannya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ibu Sri Puguh Budi Utami. (15/08)

    Kegiatan ini diikuti oleh dua ratus ribu orang dari lingkungan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui Video Teleconference, termasuk Lapas Kelas IIB Tahuna yang sangat antusias dalam mengikuti Tarian Kolosal Indonesia Bekerja. Harapan Kalapas Bapak Alfonsus Wisnu Ardianto, memlalui kegiatan ini semoga kita bisa menjadi SDM yang lebih unggul untuk sama-sama menjadikan Indonesia Maju dan Jaya.

    Read More

    Kunjungan TIM Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Tahuna pada Cabang Rutan Tamako

    Jumat, 09 Agustus 2019 Tim Hakim Wasmat yang diketuai oleh bapak Randa F. Nurhamidin, SH mengunjungi Kantor Cabang Rutan Tamako.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengamati para Narapidana dan kegiatan yang dilakukan narapidana selama berada di dalam Kantor Cabang Rutan Tamako.

    Dalam kunjungannya Tim Hakim Wasmat memanggil beberapa Narapidana untuk diambil datanya dan dimintai keterangannya, selain memintai data dan keterangan, Tim Wasmat meninjau langsung keadaan dalam kamar-kamar hunian dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh warga binaan.

    Sebelum meninggalkan Cabang Rutan Tamako, Randa F. Nurhamidin, SH selaku ketua Tim Wasmat menyampaikan untuk lebih ditingkatkan lagi pelayanan yang sudah bagus pada Kantor Cabang Rutan Tamako

    Read More

    “Sidik Jarimu Adalah Kunci Informasimu” Antusias Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terhadap Layanan Self Service

    TAHUNA – “Warga Binaan Pemasyarakatan sangat antusias terhadap layanan Self Service, hal itu terlihat dari banyaknya jumlah warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut” Jelas Alfonsus Wisnu Ardianto selaku Kepala Lapas Kelas IIB Tahuna.

    Layanan Self Service ini merupakan layanan informasi berbasis IT, dalam rangka memberikan pelayanan yang bersih dan transparan sesuai dengan gerakan Ayo Kerja Kami Pasti yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. “tambahnya” 06/08/2019

    Layanan Self Service merupakan layanan mandiri dengan menggunakan teknologi sidik jari yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Layanan Self Service ini berfungsi untuk mengetahui masa pidana yang telah dijalani oleh setiap warga binaan seperti perhitungan 1/3, 1/2 dan 2/3, tanggal ekspirasi serta dapat melihat jumlah remisi yang telah didapat oleh setiap warga binaan.

    Layanan Self Service ini diletakkan di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh warga binaan dan diawasi langsung oleh petugas.

    Read More

    Program “Baca Tulis” di Lapas Tahuna Sukses

    TAHUNA – Mengajar bukan hanya dilakukan oleh seorang guru atau dosen di sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Namun mengajar adalah tanggung jawab kita semua yang memiliki tanggung jawab iman kepada sesama.

    Bagi seorang Dece Mamentiwalo salah satu Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna, mengajar adalah hal mulia. Sejak tahun 2017, Dece Mamentiwalo mengajar membaca dan menulis Warga Binaan yang ada di Lapas Tahuna. Sehingga mereka dapat menulis dan membaca.

    saat ini ada 15 orang warga binaan yang mau untuk belajar menulis dan membaca. Mereka pertama di beri pengenalan huruf-huruf sampai akhirnya mampu menulis dan membaca.

    Program “Baca Tulis” telah berhasil karena dari semua warga binaan yang ikut dalam program ini, semuanya sudah dapat menulis dan membaca, ujar Kalapas kepada wartawan Kawanua Post yang datang mewawancarai.

    Read More