Konferensi Pers Implementasi PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020 di Lingkungan KANWIL KEMENKUMHAM Sulawesi Utara

Manado, 03/04 – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KEMENKUMHAM Sulawesi Utara, Lumaksono didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edy Hardoyo dan Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir menggelar Konferensi Pers terkait Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan KANWIL KEMENKUMHAM Sulawesi Utara.

Dalam penyampaiannya, Kakanwil menjabarkan dari 16 Unit Pelaksana Pemasyarakatan 14 diantaranya merupakan Lapas / Rutan telah melaksanakan PERMENKUMHAM No.10 tahun 2020, dimana total 508 Narapidana dan Anak yang diberi asimilasi di rumah. Kakanwil juga menegaskan bahwa setiap narapidana yang mendapat hak asimilasi diwajibkan berdiam di rumah serta dalam pengawasan dari Tim Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Adapun proses pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak berdasarkan arahan Menteri Hukum dan HAM dalam tatap muka bersama seluruh Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Kemenkumham RI melalui Video Teleconference hari Rabu 2 April 2020 Pukul 16.00 WITA menegaskan bahwa seluruh kegiatan mulai hari ini sudah berproses dan maksimal tanggal 07 April 2020 sudah harus terealisasi.

Namun tidak serta merta semua NARAPIDANA mendapat hak asimilasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak agar mendapatkan hak asimilasi dan Integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 ini.

Selain membahas tentang pemberian hak asimilasi dan integrasi, dalam konferensi pers kali Kakanwil juga memaparkan langkah-langkah yang ditempuh Jajaran Imigrasi Sulawesi Utara dalam penanganan COVID-19 ini.

Read More

Kanwil Kemenkumham Sulut Melantik 2 Penyuluh Hukum dan 12 CPNS Ta. 2018 resmi menjadi PNS

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Lumaksono melantik dan mengambil sumpah / janji 2 Pejabat Fungsional Tertentu, serta 12 Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang bertempat di Aula Kantor Wilayah dengan disaksikan oleh Kepala Bidang Hukum, Djekson Sekeon dan Kepala Bidang Perizinan dan informasi Keimigrasian, Mulyadi.

Dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pejabat Eselon III dan IV serta Pegawai JFU maupun JFT, diacara yang sama Kakanwil juga melakukan Pemasangan Tanda Pangkat kepada 12 Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik ini.

Dalam sambutannya Kakanwil mengingatkan kepada para JFT maupun Pegawai yang baru dilantik untuk mewujudkan rasa syukur atas amanah yang diemban dalam bentuk semangat dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
“Hendaknya dapat mewujudkan disiplin, kecakapan dan prestasi kerja yang baik, agar kualitas kinerja saudara semakin meningkat”, tuturnya.

12 2
12 2

Tak lupa pula beliau mengucapkan selamat bertugas kepada 2 Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penyuluh Hukum dan kepada 12 Pegawai yang telah menerima SK PNS, Kakanwil berharap para Pejabat maupun Pegawai tersebut menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan setulus hati.

Read More

Tingkatkan Pengawasan, Kanwil Kemenkumham Sulut Menggelar Penguatan SPIP dan Sosialisasi Peningkatan Capaian IKPA

Bertempat di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Manus Johnly membuka kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Raymond Takasenseran.

Bertindak sebagai narasumber, Koordinator Pengawas IPP BPKP Sulawesi Utara, Bagus Putu Santika dihadiri oleh pejabat dan pegawai yang menangani SPIP pada UPT baik Pemasyarakatan, Keimigrasian serta Balai Diklat pada Jajaran Kanwil Kemenkumam Sulawesi Utara.Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan penguatan kepada seluruh pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut dalam mengawal pelaksanaan birokrasi yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kemenkumham PASTI.

Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan oleh Kadiv Administrasi, menegaskan tentang pentingnya 5 (lima) unsur dalam SPIP yang harus dilaksanakan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan yang baik yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
“Satukan Langkah, Tingkatkan Kinerja, tak cukup kita hanya berjalan mari kita berlari membenahi organisasi kita demi tercapainya pemerintahan yang baik dan menuju WBK/WBBM, ujar beliau”. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi tentang peningkatan capaian Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA) oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kanwil Sulawesi Utara.

09
09
09 3
Read More

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkumham Sulut Gelar Sosialisasi Peningkatan Budaya Prima

Dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan publik, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi utara menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima.

Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Mercure, Manado tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Lumaksono, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto. Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Bagian Program dan Humas, Raymond Takasenseran dan Kabid Perizinan, Informasi Keimigrasian, Mulyadi. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat tahun ini Kanwil Kemenkumham Sulut beserta 22 UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut sedang membangun Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam paparannya, Kabag PH menyampaikan pentingnya melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya, ramah dan tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi agar pelayanan pada Kanwil semakin berkualitas, anti korupsi dan memberikan kepuasan kepada publik. Kegiatan ini dihadiri pula oleh para Pejabat eselon III dan IV, serta sejumlah pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.

06 1
06 1
06 4
Read More

Pembinaan Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM oleh Tim Pembina Wilayah IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 yang menjadi pedoman untuk seluruh instansi Pemerintahan dalam membangun Zona Integritas serta meraih Predikat Satuan Kerja WBK dan WBBM, dimana Predikat ini bukan hanya sekedar gelar untuk sebuah Satker namun untuk mendukung program Pemerintah dalam melakukan penataan pada sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional demi mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk semua satuan kerjanya telah melakukan berbagai percepatan di seluruh jajaran. Salah satunya dengan melakukan penguatan dan Pembinaan kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di setiap Kantor Wilayah se-Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, mulai dari hari kamis (27/02) dikunjungi oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar bersama Timnya yang tergabung dalam Tim kerja Wilayah IV. Selain melakukan kunjungan kerja ke UPT, hari ini Tim Kerja Wilayah IV memberikan pembinaan kinerja dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, yang dihadiri oleh para Kepala Divisi, Pejabat Eselon III dan IV Kantor Wilayah dan seluruh Kepala UPT dan Tim kerjanya.

Kepala Kantor Wilayah, Lumaksono membuka kegiatan dengan menyampaikan sambutannya. Beliau berterima kasih kepada Direktur Perdata bersama timnya yang tidak kenal lelah untuk memberikan penguatan maupun pembinaan kepada seluruh jajaran, khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Utara. Harapannya hal tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh Satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

Sementara itu dalam kegiatan yang sama, Direktur Perdata, dalam pemaparannya memberikan pembinaan terkait WBK / WBBM, meminta kepada seluruh jajaran untuk berkontribusi penuh membantu Kementerian kita melalui pembangunan Zona Integritas ini. Selain itu menurutnya sinergitas sangatlah penting dan dibutuhkan dalam membangun ZI, namun sinergitas yang mencakup seluruh komponen bukan hanya sektor-sektor tertentu yang hanya menghambat jalannya birokrasi. Selanjutnya, setelah Pemaparan singkat, bersama timnya Direktur Perdata melakukan pendampingan teknis kepada seluruh Tim Pokja terkait pemenuhan data dukung mulai dari pengumpulan dan pengisian di Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari masing-masing komponen pengungkit pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

28 2
28 2
28 2
Read More

Sosialisasi Layanan AHU Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain warga negara adalah orang-orang yang menurut Hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, permasalahan terkait kewarganegaraan tidak hanya menjadi domain Kementerian Hukum dan HAM, tetapi berkaitan langsung dengan tugas Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Terkait dengan dokumen kependudukan, baik itu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, atau yang lainnya, Negara Indonesia juga telah mengatur tentang itu, dan hal tersebut sudah jelas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado. Kepala Kantor Wilayah, Lumaksono hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut . Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Manus Johnly, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto. Dalam sambutannya Lumaksono menyampaikan Dalam Konstitusi kita kewarganegaraan telah diatur secara tegas dimana setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga kewarganegaraan merupakan hak Konstitusional.
Saya harap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, baik oleh peserta, pembicara dan semua kita yang hadir pada saat ini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota dan Kabupaten, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Camat dan Lurah di Kota Manado serta Masyarakat. Dilanjutkan dengan Materi yang dibawakan oleh narasumber Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan Ditjen AHU, Delmawati dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Aswan Idrak yang dipandu oleh moderator Kasubbid Pemajuan HAM, Syahril Labantu.

21 2
21 2
21 2
Read More

“Kerja Sama, Sama-Sama Kerja” Penguatan Jejaring Penanggulangan TB di Jajaran Pemasyarakatan Kemenkumham Sulut

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, A. Yuspahruddin didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara, Efendy B. Peranginangin, beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan Edy Hardoyo dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dr. Debie Kalalo membuka kegiatan penguatan jejaring TB di Lapas / Rutan / LPKA / Bapas se-provinsi Sulawesi Utara bertempat di Hotel Grandpuri Manado. Kegiatan ini dihadiri tim kesehatan dari UPT Pemasyarakatan Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut dan dinas kesehatan daerah setempat.

0312 4


Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara tetap konsisten melaksanakan proses pemasyarakatan dan secara terus menerus mengalami perbaikan dan penyesuaian dengan harkat hidup dan kemanusiaan, serta Kesehatan dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan menjadi pedoman dasar dari konsep, sistem dan prinsip pemasyarakatan.

Dalam acara ini juga dilakukan Penandatanganan Mou antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara  dan Kanwil Kemenkumham  Sulawesi Utara. Dengan terselenggaranya kerjasama ini, Kakanwil berharap Jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Utara mampu menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik dalam melaksanakan pelayanan terhadap kesehatan WBP. “Kami juga berharap dengan adanya kesepakatan ini dapat dijadikan payung hukum dalam Penguatan Jejaring Program TB di Lapas/Rutan/LPKA/BAPAS di Provinsi Sulawesi Utara secara khusus dan penguatan jejaring program kesehatan secara umum.” Pungkasnya, mengakhiri sambutan.

Seusai membuka kegiatan tersebut, Direktur Keswat Ditjen bersama Kakanwil langsung bertolak ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, untuk menggelar kegiatan tatap muka bersama jajaran Pemasyarakatan Kanwil Sulut.

0312 2
Read More

Bakti Sosial Natal Tahun 2019 Persekutuan Oikumene Kemenkumam RI di Sulawesi Utara

Tomohon – Airmadidi, 30/11 Dalam rangka menyambut Natal Tahun 2019, Persekutuan Oikumene Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) mengadakan kegiatan Bakti Sosial. Mengangkat tema “Menjadi Sahabat Bagi Semua Orang” kegiatan ini merupakan wujud kepedulian serta saling berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sulawesi Utara menjadi destinasi pertama dalam kegiatan bakti sosial ini, rombongan dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Jamaruli Manihuruk, yang mewakili ketua Persekutuan Oikumene Kemenkumham RI, Ronny F. Sompie, beserta Plh. Kakanwil, Edy Hardoyo, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir, Kepala Divisi Keimigrasian Papua, Friece Sumolang, sejumlah Pejabat Struktural, Ka UPT dan Dharma Wanita pada Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara.

Bakti Sosial3

Adapun yang menjadi tempat tujuan bakti sosial di Sulawesi Utara adalah Panti asuhan Nazareth dan Wale Ne Oki di Tomohon serta Panti Lansia Werdha Bethania dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Maranatha di Minahasa Utara. Dalam sambutannya Jamaruli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi kasih dari Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kemenkumham RI dan beliau juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada donatur yang sudah ikut menyumbangkan kasih kepada anak-anak maupun lansia pada panti. Selanjutnya diserahkan sumbangan berupa kebutuhan pokok dan santunan kepada masing-masing panti. Kemudian dihibur dengan penampilan dari pegawai yang membawakan lagu-lagu untuk anak-anak panti. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Camat Tomohon Tengah dan Lurah Matani III.

Bakti Sosial8
Bakti Sosial8
Bakti Sosial8
Bakti Sosial8
Bakti Sosial8
Bakti Sosial8
Read More

Dampak Gempa Bumi di Sejumlah UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut

Sumber Gambar dari BMKG

Gempa yang menguncang Jailolo – Maluku Utara Kamis tengah malam / jumat dini hari yang goncangannya juga dirasakan oleh sejumlah daerah di tanah air khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan data BMKG gempa yang terjadi di Jailolo Malut Mag : 7.1SR terjadi 14-Nov-19 pukul 00:17:43 WITA, Lok : LU, 126.39 BT (137 km Barat Laut JAILOLO-MALUT), Kedalaman : 73 Km. Dirasakan IV-V MMI di Bitung, Manado, Ternate, II MMI di Buol khususnya bagi Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara cukup memberikan dampak yang signifikan.

Pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan ketika terjadinya gempa sempat membuat panik para Warga Binaan, sehingga sempat dilakukan kegiatan evakuasi di lapangan terbuka guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan seperti yang terjadi pada Rutan Kelas IIA Manado ketika gempa berlangsung WBP pria di evakuasi di lapangan futsal dan WBP wanita di evakuasi ke dalam Aula Blok Wanita dimana semua berjalan aman dan selanjutnya seluruh WBP kembali ke kamar atau blok hunian masing-masing dengan jumlah penghuni 571 orang lengkap, demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung yang juga melakukan evakuasi terhadap warga binaannya.

Selain kepanikan WBP, dampak gempa juga mengakibatkan keretakan pada beberapa dinding gedung kantor dan Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas dan Rutan yang terkena dampak kerusakan ringan yang harus dijadikan perhatian yaitu :

  1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna. kerusakan pada salah satu gedung kantor yaitu ruang bendahara.
  2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung terdapat beberapa keretakan pada dinding dalam Blok hunian.
  3. Rumah Tahanan Negara Kelasa IIA Manado terdapat beberapa keretakan pada dinding dalam Blok hunian.

Selanjutnya untuk Kantor Keimigrasian semua dalam keadaan aman dan tidak ada laporan kerusakan. Sistem layanan Keimigrasian baik layanan Paspor, WNI dan Izin Tinggal untuk WNA tidak mengalami kendala/hambatan, demikian juga dengan Unit Pelaksana Teknis lainnya sampai berita ini diturunkan semua dalam keadaan aman dan pelaksanaan tugas dan pekerjaan berjalan lancar seperti pada hari sebelumnya meskipun padi tadi kembali masyarakat manado merasakan guncangan gempa yang berdasarkan info BMKG Gempa dengan Magnitudo : 5.9 Pkl 09:17 WITA yang berlokasi 140 km Barat Laut HALMAHERA BARAT-MALUT) namun tetap tidak membuat semangat Pejabat, JFU dan JFT khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk tetap bekerja.

Read More

Rapat Pembahasan Pemukim Tanpa Dokumen antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Efendy B. Peranginangin menerima kunjungan dari tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kunjungan tim Dirjen Imigrasi kali ini bertujuan membahas terkait pemukim tanpa dokumen yang ada di Wilayah Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat kepala kantor wilayah dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Murdjito Sasto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir, serta para pejabat struktural pada divisi imigrasi.

Tim yang dipimpin oleh M. Yanis selaku Analis Keimigrasian Utama ini selain mengumpulkan data yang telah terkumpul oleh Kantor Wilayah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan faktual yang terjadi di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama.

Read More