Manado. Kamis 17 Oktober 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna menghadiri undangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna pada kegiatan Focus Group Discussion Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Marore Provinsi Sulawesi Utara T.A 2019. Kegiatan yang digelar di Ruang Siladen Hotel Aryaduta Kota Manado dibuka oleh Kepala Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara yang dilanjutkan oleh sambutan Direktur Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula paparan oleh pihak konsultan terkait pembangunan pelabuhan Marore.
Pada kegiatan tersebut peserta FGD melakukan diskusi terbuka terkait Pekerjaan Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Marore Provinsi Sulawesi Utara T.A 2019. Kegiatan Focus Group Discussion Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Marore Provinsi Sulawesi Utara T.A 2019 menghasilkan beberapa poin diskusi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan pengumpulan data primer dan data sekunder beserta penggalian informasi pekerjaan terkait studi penyusunan rencana induk pelabuhan Marore.
2. Dari segi keamanan dan pertahanan agar di siapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi gangguan keamanan
3. Perlu adanya spot pengisian air dan BBM dipelabuhan.
4. Imigrasi perlu segera untuk dibuatkan terminal penumpang yang sesuai SOP. Selain itu terminal harus terpisah antara terminal domestik dan internasional hal ini untuk lebih memaksimalkan pelayanan sekaligus pengawasan bagi orang yang melintas dari Marore ke Filipina.
5. Pengusulan penambahan jadwal rute armada kapal perintis yang selama ini hanya beroperasi sebulan 2 (dua) kali serta penambahan jumlah armada kapal perintis.
6. Agar segera dilakukan kerjasama antara pemda dan permerintah Filipina dalam hal pembukaan rute kapal penyemberangan Marore, Davao dan Batuganding.
7. Pulau marore masuk dalam daftar pariwisata pulau terluar yang akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata.
8. Untuk Dinas Pekerjaan Umum agar mempersiapkan sarana jaringan kelistrikan. Dimana dalam waktu dekat pulau Marore akan terintagrasi dengan jaringan listrik bawah laut.
9. Agar memperhatikan AMDAL.
10. perlu adanya peningkatan kordinasi/ kerjasama antara stakeholder dalam hal pengembangan pulau morore kedepannya.
Selain menghasilkan poin-poin di atas pelaksanaan FGD ini merupakan bentuk sinergitas antara beberapa instansi terkait di bidang pelayanan pelabuhan untuk saling merapatkan koordinasi dan kerjasama guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat khususnya di daerah perbatasan. Pada kesempatan ini undangan Focus Group Discussion Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Marore Provinsi Sulawesi Utara T.A 2019 dihadiri oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bapak Albakri Nurdin yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna.